Warga Diminta Periksa Website KPK Sebelumnya Sebelum Memilih Calon
Bulatin.com – Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, laporan dari Penyelenggara Negara & # 39; Laporan Kekayaan (LHKPN) adalah salah satu prasyarat bagi pejabat negara atau anggota dewan. KPK juga merekomendasikan kepada masyarakat untuk memilih kandidat yang rajin menyerahkan LHKPN. Warga Diminta Periksa Website KPK Sebelumnya Sebelum Memilih Calon

"KPK juga menginformasikan bahwa publik di seluruh Indonesia dapat melihat siapa pun anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota MPR, DPD, dan DPRD di seluruh Indonesia yang telah memberikan laporan atau belum memberikan laporan kekayaan mereka." secara terbuka di situs web KPK, "Febri mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis, 11 April 2019.
Febri menjelaskan, bersikap transparan dalam membuka kekayaan adalah salah satu tanda karakter yang jujur ​​dan kuat.
"Dalam rangka membuka kekayaan kepada publik, salah satu tanda yang sangat minimum sebenarnya terkait dengan kepatuhan dan sifat jujur ​​dan kuat yang diinginkan," katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem (DPP) Willy Aditya mengatakan bahwa NasDem memiliki komitmen untuk mematuhi hukum sejak awal, termasuk masalah LHKPN untuk legislator.
"Ini prinsipnya. Bagaimana prinsip ini harus dipindahkan. Ini bukti bahwa demokrasi adalah dasar pertanggungjawaban dan transparansi tentang bagaimana seorang anggota dewan harus terbuka untuk umum," kata Willy.
Menurutnya, NasDem memprioritaskan politik akuntabel dan politik transparan. Sampai bagaimana publik mengembalikan kepercayaannya pada lembaga-lembaga politik, terutama anggota dewan sebagai perwakilan.
"Dengan politik transparan Anda akan mendapatkan kepercayaan dari publik. Terutama untuk menyelamatkan kepercayaan pada anggota dewan yang mewakili inspirasi populasi di parlemen," katanya.
Dia mengakui, saat ini masih banyak kader yang belum menyerahkan LHKPN. Namun, NasDem selalu mengejar kader yang belum menyerahkan LHKPN. Administrator partai telah menulis kepada anggota fraksi yang belum memberikan laporan LHKPN karena laporan tersebut merupakan subjek yang dapat dinegosiasikan.
"Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengejar, tapi kami akan mengejarnya. Ada empat orang yang belum mengajukan. Mungkin tiga orang karena salah satu dari mereka tidak maju lagi di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tetapi maju lagi di provinsi DPRD. Kami sudah menulis hari ini, untuk mereka, untuk mengirimkannya sesegera mungkin, "katanya. .



Source link