Jakarta – Walikota Medan Dzulmi Eldin ditabrak oleh KPT OTT dengan dugaan setoran dari kantor. Perlu diingat, KPT OTT masih diterapkan menggunakan hukum lama, sebelum UU KPK yang baru berlaku besok.
Dhulmi Eldin ditabrak OTT pada pukul 04.00 WIB, Rabu (16/10/2019). Itu artinya, Dhulmi Eldin ditangkap 20 jam sebelum UU KPK yang baru berlaku.
Dalam OTT di Medan ini, KPK mengamankan tujuh orang terkait dugaan suap Walkot Medan. Salah satunya adalah Kepala Kantor PU Medan.
"Kepala daerah dibawa pagi ini ke Jakarta. Enam orang lainnya masih diperiksa di Medan Policerest," kata juru bicara Humas KPK Kabiro Febri Diansyah kepada wartawan.
"Sebanyak tujuh orang diamankan, yaitu dari unsur kepala daerah, Kepala Kantor Pekerjaan Umum, protokol dan ajudan walikota, swasta," tambahnya.
Febri mengatakan bahwa OTT terkait dengan dugaan setoran dari kantor ke Eldin. Dia mengatakan ada ratusan juta rupiah dalam bentuk tunai yang diamankan.
"Uang yang dijamin lebih dari Rp. 200 juta. Diduga praktik setoran dari lembaga sudah dilakukan beberapa kali," kata Febri.
Ketujuh orang itu masih diperiksa. KPK memiliki waktu 1 × 24 sebelum menentukan status hukum mereka.
Untuk diketahui, UU KPK yang baru yang telah disahkan di DPR akan berlaku pada 17 Oktober besok. Jika merujuk pada tanggal sidang paripurna DPR yang meratifikasi revisi UU KPK pada 17 September 2019, itu berarti UU KPK yang baru akan diberlakukan pada 17 Oktober 2019 dalam 30 hari jika Presiden Jokowi melakukannya tidak menandatanganinya.
Perhitungan itu juga diserahkan oleh pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti. Dia mengatakan, jika Presiden tidak menandatangani UU KPK, Undang-Undang tersebut akan secara otomatis berlaku sejak tanggal diundangkan.
"Otomatis (UU KPK mulai berlaku pada 17 Oktober 2019). Jadi, 30 hari itu adalah undangan. Dalam proses pembentukan undang-undang dan peraturan yang merencanakan, menyusun, berdiskusi, meratifikasi, dan memberlakukan. Nah, ratifikasi adalah nama tanda tangan presiden, jika tanda tangan presiden tidak diperoleh, dia segera memberlakukan 30 hari, jadi dia secara otomatis berlaku pada tanggal undangan ketika dia mendapat nomor, "kata Bivitri, Senin (14/10/2019).
Hingga saat ini, Jokowi belum memberikan kepastian apakah ia akan mengeluarkan peraturan untuk membatalkan UU KPK yang baru yang ditolak oleh publik. Istana dalam pernyataan terakhirnya cenderung memilih jalur peninjauan kembali, yaitu mengundang pasal-pasal dalam UU KPK yang baru untuk digugat ke Pengadilan.
Pasca Walikota Medan, OTT Terakhir Sebelum UU KPK Baru Diberlakukan? ditampilkan sebelumnya di Topikindo.



Source link