Jakarta – Lem Aibon menjadi topik terpopuler setelah laporan Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang akan mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 82,8 miliar. Dana tersebut dituangkan atas nama anggaran untuk Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
Tiba-tiba berita & # 39; terbangun & # 39; obrolan warga. Hingga sekarang, warga negara telah men-tweet lebih dari 40 ribu tweet dengan kata & # 39; aibon & # 39 ;. Warga & # 39; reaksi berkisar dari menjadi marah hingga membuat lem aibon menjadi lelucon.
Pengamat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi tweeted diskusi tentang percakapan lem aibon di Twitter.

AIBON
Rupanya Pemerintah Provinsi DKI sedang disorot tentang rancangan anggaran yang mencantumkan lem Aibon dengan harga fantastis.
Bagaimana percakapan tentang Aibon ini terjadi, dan bagaimana tanggapan pemerintah provinsi? pic.twitter.com/qIcHZ1zMBy
– Ismail Fahmi (@ismailfahmi) 30 Oktober 2019

Dari data ini, 230 berita dari media online telah mengangkat masalah lem aibon. Pembicaraan di media sosial didominasi oleh Twitter jika dibandingkan dengan Facebook.
Warga berbicara tentang lem aibon di Facebook hanya 366, sedangkan di Twitter sudah 27,8 ribu dan ketika berita ini diangkat sudah mencapai 42 ribu. Artinya, percakapan di Twitter mendominasi 98 persen dari diskusi lem aibon.
Selain itu, Ismail mengungkapkan perundingan aibon telah berlangsung kemarin dan tidak ada kelompok saingan.
Penjabat Kepala (Penjabat) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaifullah mengatakan bahwa anggaran untuk membeli lem aibon di sekolah yang diusulkan di Jakarta Barat adalah murni kesalahan dalam memasukkan nama anggaran di suku layanan pendidikan. Anggaran harus untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
Dia memastikan tidak ada anggaran lem Aibon dalam APBD DKI Jakarta.
Hal ini diungkapkan oleh Syaifullah menyusul polemik lem aibon yang sebelumnya tercatat Rp8,8,8 miliar pada input Satker / Satker Regional (Renja SKPD / UKPD) sebagai hasil dari forum penajaman 2020.
"[Pos anggaran itu] murni untuk BOP. Jadi memang proses penyusunan anggaran 2.100 sekolah membutuhkan waktu untuk memastikan bahwa anggaran disiapkan sesuai kebutuhan. Kami juga mencari, "kata Syaifullah kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/10).
"Karena basisnya adalah jumlah siswa yang dikalikan dengan tarif yang ditentukan, nampaknya ada unit layanan yang kurang input," lanjutnya.
Syaifullah mengaku sudah memeriksa langsung anggaran yang diajukan oleh masing-masing sekolah. Dia juga mengakui bahwa sekolah dan kantor pendidikan perlu waktu untuk memeriksa kembali anggaran. .



Source link