Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada tiga kriteria Dewan Pengawas. Saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sedang menyusun nama-nama Dewan Pengawas KPK.
Kriteria pertama adalah bahwa Dewan Pengawas harus menghilangkan semua kepentingan individu atau kelompok. "Akan lebih baik bagi seseorang yang cocok untuknya," kata Direktur Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat KPK Giri Suprapdiono di Gedung Tua KPK, Jakarta, Jumat (8/11).
Kedua, Dewan Pembina perlu menjadi contoh bagi masyarakat. Giri menilai, mereka tidak harus berasal dari pemikir konseptual, tetapi bisa memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari.
Akhirnya, ia berharap Dewan Pembina memiliki prinsip-prinsip spiritual yang sesuai dengan yang ditaati. "Apa pun agamanya, dia pasti akan memberikan layanan terbaik dan melebihi kemampuan yang dimilikinya," katanya.
Meskipun menyebutkan ketiga kriteria tersebut, Giri enggan berkomentar secara khusus mengenai nama-nama yang dikabarkan akan menjadi Dewan Pengawas KPK. Dia hanya berharap Presiden Jokowi berhati-hati dalam memilih anggota agensi yang baru.
Karena, menurut dia, Dewan Pengawas akan menjadi harapan terakhir KPK di tengah revisi UU KPK. Lembaga baru memiliki kekuatan lebih dari lembaga anti-rasuah.
Dewan Pembina dapat menentukan kode etik KPK dan mengeluarkan izin untuk penyadapan, pencarian, dan penyitaan. Sementara KPK tidak memiliki wewenang ini.
Saat ini, Presiden Jokowi sedang menyusun nama-nama Dewan Pengawas KPK. Agensi nantinya akan berada di bawah Presiden.
Hal ini sesuai dengan Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G dan Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D UU KPK. Presiden akan memilih secara langsung, tanpa komite seleksi.
Pasal 69A menyatakan bahwa ketua dan anggota Dewan Pengawas diangkat dan diangkat untuk pertama kali oleh Presiden Republik Indonesia. "Untuk pertama kali, bukan melalui seleksi. Namun, percayalah bahwa yang terpilih akan menjadi orang yang memiliki kredibilitas baik," kata Presiden.
Anggotanya berjumlah lima orang. Pelantikan Dewan Pengawas akan bertepatan dengan mengambil sumpah kepemimpinan komisioner KPK yang baru pada bulan Desember. .



Source link