Kabar Indonesia – Belakangan, dilaporkan secara luas bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menjadi direktur di badan usaha milik negara (BUMN).
Kabar yang beredar, Ahok akan berfungsi sebagai bos BUMN strategis yang bertanggung jawab di sektor energi.
Menteri Koordinator Bidang Kelautan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa Ahok kemungkinan akan menduduki posisi di BUMN yang bertanggung jawab di sektor energi.
Luhut mengaku tahu posisi apa yang akan diamanatkan kepada Ahok. Namun, dia menekankan bahwa keputusan tetap dengan Presiden Joko Widodo.
Menjadi salah satu tokoh paling kontroversial di Indonesia, Ahok telah memainkan sejumlah peran, mulai dari pengusaha kontrak, kepala daerah, hingga berakhir di penjara.
Ini adalah rekam jejak Ahok:
Pengusaha
Dikutip dari buku The Traces of Leaders (2014), setelah menjadi lulusan Teknik Geologi dari Universitas Trisakti, Ahok memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya untuk menjadi seorang pengusaha.
Pada 1989, ia pulang ke Belitung dan mendirikan CV Panda. Perusahaan ini bergerak di bidang penambangan, sebagai kontraktor PT Timah.
Selama dua tahun sebagai kontraktor, Ahok bermimpi menjadi pengusaha di bidang pengembangan yang lebih besar.
Namun, dia sadar bahwa untuk menjadi pengolah mineral, dibutuhkan modal besar dan manajemen profesional.
Karena alasan ini, ia kembali ke Jakarta dan mengambil gelar Magister dalam manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetia Mulya.
Setelah mendapatkan gelar Magister Manajemen (MM), Ahok diterima untuk bekerja di PT Simaxindo Primadya di Jakarta.
Perusahaan ini terlibat dalam kontrak pembangunan pembangkit listrik. Ahok menjabat sebagai direktur staf di bidang biaya proyek dan analisis keuangan.
Namun, tak lama, Ahok ingin memperluas bisnisnya di Belitung sehingga ia berhenti bekerja dan kembali ke rumah pada tahun 1992.
Pada tahun 1992, Ahok mendirikan PT Nurinda Ekapersada. Perusahaan ini didirikan dalam persiapan untuk membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995.
Pabrik yang dimaksud terletak di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Manggar, Belitung Timur. Ahok bermimpi bahwa pabrik itu akan menjadi pilot sehingga bisnis itu dapat menguntungkan pemegang saham, karyawan, dan penduduk di sekitarnya.
Dengan bantuan berbagai orang, pabrik pengolahan pasir kuarsa pertama di Pulau Belitung didirikan pada tahun 1994.
Ahok memilih untuk menggunakan teknologi dari Amerika Serikat dan Jerman untuk operasinya. Dia ingin perusahaannya dapat memulai pertumbuhan kawasan industri terpadu dan pelabuhan laut dengan nama Kawasan Industri Air Kelik (KIAK).
Sayangnya, langkah itu dihentikan pada tahun 1995. Pabrik Ahok ditutup oleh pemerintah. Ahok mengklaim ada orang-orang dari Kementerian Kehutanan yang mengeluarkan sertifikat hutan lindung di lahan tambangnya.
Diduga, ada tambang lain yang mencoba melicinkan izin, tetapi mengorbankan tambang dengan izin resmi yang tidak lain adalah Ahok.
Mengenai kasus ini, ia pernah menceritakannya ke jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat menjabat sebagai Gubernur DKI. "Sebelum saya menjadi pejabat, saya merasa jijik dengan nama resmi itu. Saya benar-benar muak dengan kemunafikan, meremas, menekan, saya benar-benar muak," kata Ahok dengan nada tinggi pada 2016 lalu. . Tiba-tiba, perusahaan tambang Ahok ditutup.
Acara ini akhirnya membuat Ahok berniat menjadi pejabat. Karena, lanjutnya, pengusaha tidak dapat memperjuangkan kebijakan pemerintah.
Anggota DPRD
Jadi, pada 2004, Ahok bergabung dengan politik. Dia bergabung dengan Partai Asosiasi Indonesia Baru (PPIB), yang kemudian dipimpin oleh Dr. Sjahrir.
Karena ia tidak memiliki modal besar, Ahok membuat keputusan untuk mencapai bagian timur Belitung untuk bertemu dengan para pemilihnya.
Kepada masyarakat, Ahok mengatakan dia tidak memberikan uang politik. Metode ini efektif dan mengantarkannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur untuk periode 2004-2009.
Di DPRD, Ahok menolak untuk terlibat dalam praktik korupsi. Dia menolak untuk mengambil uang perjalanan resmi fiktif. Ia dikenal publik sebagai satu-satunya anggota DPR yang berani dan sering bertemu warga.
Bupati
Setelah tujuh bulan sebagai anggota Dewan, Ahok, yang memenangkan banyak dukungan, didorong untuk menjadi Bupati Belitung Timur pada tahun 2005.
Ia maju dengan modal Rp2 miliar, blusukan, dan memberikan nomor ponsel pribadinya kepada warga. Ahok mengantongi 37,13 persen suara dan menjadi Bupati Belitung Timur untuk periode 2005-2010. Setelah 16 bulan menjadi bupati, Ahok mereformasi sistem keuangan dan birokrasi di Belitung Timur.
Dia juga membangun jaminan sosial dan kesehatan di sana.
Selain kesehatan gratis, Ahok juga menerapkan kebijakan sekolah gratis dan beasiswa. Keberhasilan ini membuatnya maju sebagai kandidat gubernur Bangka Belitung pada tahun 2006.
Dia mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai kandidat. Sayangnya, meski didukung oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ahok gagal menjadi Gubernur Babel. Pada tahun itu, ia dinobatkan sebagai majalah Tempo sebagai satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia. Pada 2007, ia juga dinamai Tokoh Anti-Korupsi oleh Kadin, Kementerian Reformasi Administrasi dan Masyarakat Transparansi Indonesia.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kegagalan itu tidak meredam langkah Ahok dalam politik. Pada 2009, ia mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif Partai Golkar. Meskipun ditempatkan di nomor empat, Ahok memenangkan suara terbanyak.
Di Dewan Perwakilan Rakyat, Ahok duduk di Komisi II yang membidangi urusan internal, sekretariat negara, dan pemilihan umum. Ahok membuat terobosan sebagai anggota Dewan dengan secara teratur melaporkan kinerjanya melalui situs web pribadi, mulai dari kunjungan kerja hingga diskusi tentang undang-undang.
Di DPR, Ahok kembali menonjol. Suatu hari di tahun 2010, Ahok sebagai anggota kelompok delegasi Kerjasama Bilateral DPR RI akan melakukan kunjungan kerja ke Maroko. Namun, ketika anggota lain ingin menambahkan jalan ke Spanyol, Ahok dan salah satu anggota Fraksi PKS menolak.
Selama periode ini, kasus korupsi e-KTP juga berada di bawah meja. Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bersaksi bahwa semua anggota Komisi II menerima suap untuk memperlancar proyek. Namun, Ahok membantahnya.
Dia curiga namanya ada di daftar penerima, tetapi dia yakin tidak ada yang berani memberinya uang.
Deputi Gubernur kepada Gubernur DKI
Belum menyelesaikan posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat, pada tahun 2012, Ahok ditunggu untuk menemani Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.
Itu berakhir pada Oktober 2019 dan dia setuju dan maju melalui Partai Gerindra. Pasangan Jokowi-Ahok menang dan memimpin Jakarta melalui berbagai terobosan.
Nama Jokowi yang melambung tinggi juga bermanfaat bagi Ahok. Jokowi yang ditarik maju ke pemilihan presiden dan menang pada 2014 membuat Ahok naik menjadi Gubernur DKI.
Sejak saat itu, namanya selalu menjadi perhatian publik di seluruh Indonesia. Dengan gaya kepemimpinan yang terlalu jujur ​​dan berani, Ahok memenangkan hati rakyat. Di sisi lain, kejujuran dan keberanian ini membuatnya tersandung berbagai kasus dan mendapatkan banyak musuh.
Pada 2016, Ahok dilaporkan karena kasus penistaan ​​berdasarkan pidato yang diunggahnya saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Berbagai gelombang protes terhadap Ahok disingkirkan dan dipenjara.
Pada akhirnya, Ahok kalah dalam pertarungan pemilu dan gagal menjadi Gubernur DKI.
Tahanan
Sudah jatuh di tangga, setelah kalah dalam pemilihan, Ahok dinyatakan bersalah atas penistaan. Dia dijatuhi hukuman dua tahun penjara sejak 9 Mei 2017.
Di penjara, Ahok masih melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan, seperti membantu masyarakat yang mengirim surat kepadanya. Ahok juga sibuk menulis buku di penjara.
Pada 24 Januari 2019, Ahok bebas. Setelah keluar dari penjara, Ahok kembali aktif dengan mengunggah acara di YouTube.
Buku yang ditulisnya kemudian diterbitkan dengan judul Ahok Policy dan dijual dengan harga Rp. 1 juta sehingga Ahok masih bisa membantu masyarakat.
Ahok juga mengaku sebagai konsultan di perusahaan keluarganya bernama PT Basuki Solusi Konsultindo. Ahok menjadi konsultan di bidang politik, bisnis, pemerintahan dan manajemen. Perusahaan keluarga dibentuk ketika Ahok masih di penjara.
Tidak menyerah, Ahok kembali ke politik dengan bergabung dengan PDI-P.
Calon CEO BUMN?
Setelah bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, rapat 1,5 jam membahas soal perusahaan BUMN. "Intinya adalah bahwa banyak berbicara tentang BUMN, saya ingin terlibat dalam satu BUMN, itu saja," kata Ahok seperti dikutip Antara. Meski demikian, dia belum mengungkapkan lebih jauh posisi dan posisi yang akan dia tempati nanti.
"Saya hanya diundang untuk masuk ke salah satu BUMN. Bagi bangsa dan negara, saya pasti mau. Apa pun bisa, yang penting adalah itu bisa membantu negara," jelas Ahok. Ahok mengatakan bahwa banyak hal yang dibahas dalam pertemuannya dengan Erick Thohir, termasuk yang dibahas BUMN. "Dari Sarinah ke Krakatau Steel," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Kelautan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa Ahok kemungkinan akan menduduki posisi di BUMN yang bertanggung jawab di sektor energi.
Luhut mengaku tahu posisi apa yang akan diamanatkan kepada Ahok. Namun, dia menekankan bahwa keputusan tetap dengan Presiden Joko Widodo.
"Ya, saya pikir begitu (di sektor energi BUMN). Ya, saya tahu (di mana Ahok ditempatkan), tetapi masak, saya akan memberi tahu Anda. Itu akan tergantung pada Presiden," kata Luhut ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Pertanyaan BUMN mana yang akan dipimpin oleh Ahok, mari kita tunggu keputusan resmi ….
Artikel ini telah ditayangkan di Kompas.com dengan judul "Ahok Track Record, dari Kontraktor, Gubernur, Tahanan, Sekarang ke BUMN".



Source link